Bawaslu Bartim Hadiri Rapat Koordinasi Evaluasi Kinerja SDM Dalam Pengawasan Tahapan Pemilihan Tahun 2024

Tamiang Layang — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Barito Timur menghadiri undangan Rapat Koordinasi Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia (SDM) dalam Pengawasan Tahapan Pemilihan Tahun 2024, yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 22 - 23 Februari 2025. Kegiatan yang bertempat di Swiss-Belhotel Danum Palangka Raya ini digelar dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan tugas pengawasan pasca berakhirnya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024.

Rapat koordinasi tersebut diikuti oleh jajaran Bawaslu dari seluruh kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah. Kegiatan ini menjadi wadah penting untuk melakukan refleksi dan penilaian terhadap kinerja pengawasan di setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan, sekaligus merumuskan langkah strategis dalam memperkuat kapasitas SDM pengawas di masa mendatang.

Ketua Bawaslu Barito Timur, Feryanto Marthen Panggalaha, menyampaikan bahwa kehadiran pihaknya dalam kegiatan ini merupakan bentuk komitmen dalam menjaga kualitas dan integritas penyelenggaraan pengawasan pemilu di daerah.

“Kegiatan ini sangat penting sebagai ajang evaluasi menyeluruh terhadap proses pengawasan yang telah kita jalankan. Melalui forum ini, kita bisa belajar dari pengalaman, menemukan solusi atas kendala yang dihadapi, dan mempersiapkan diri untuk pengawasan pemilu berikutnya dengan lebih baik,” ujarnya.

Selain melakukan evaluasi, rapat juga membahas peningkatan kompetensi dan profesionalitas SDM pengawas di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah menekankan pentingnya sinergi antar-lembaga dan konsistensi dalam menerapkan nilai-nilai integritas, independensi, dan keadilan selama proses pengawasan berlangsung.

Dengan berakhirnya tahapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024, Bawaslu Barito Timur berharap hasil evaluasi ini dapat menjadi pijakan untuk memperkuat sistem pengawasan di masa depan, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja pengawas pemilu di tingkat daerah. [AM]