Cek Kesiapan PDPB, Bawaslu Bartim Lakukan Kunjungan Resmi ke KPU Bartim

Barito Timur - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Barito Timur melakukan kunjungan kerja ke Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Barito Timur dalam rangka mengecek kesiapan pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tahun 2025.

Kunjungan kerja ini dipimpin oleh Anggota Bawaslu Kabupaten Barito Timur (Koordiv. HP2H) Ahmad Saufi yang didampingi oleh (Koordiv. PPPS) Fajarul Hayat beserta Staf, kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen pengawasan aktif dan pencegahan dini terhadap potensi permasalahan dalam tahapan awal Pemilu, khususnya terkait akurasi dan validitas data pemilih.

Dalam penyampaiannya, (Koordiv. HP2H) Ahmad Saufi, menekankan pentingnya proses Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) sebagai pondasi utama bagi penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada yang demokratis dan berkualitas.

"Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan adalah proses penting dan strategis yang harus dilaksanakan secara akurat, objektif, dan terbuka. Bawaslu memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap warga negara yang memenuhi syarat dapat terdaftar sebagai Pemilih, dan yang tidak memenuhi syarat (TMS) dapat dihapus sesuai ketentuan," ujarnya. Rabu (21 Mei 2025)

Ahmad Saufi juga menambahkan, bahwa pengawasan terhadap PDPB bukan hanya bersifat formalitas, tetapi merupakan bentuk kepedulian Bawaslu Bartim dalam menjaga hak konstitusional warga negara.

"Kami ingin memastikan bahwa KPU Bartim melaksanakan proses PDPB dengan penuh integritas dan berdasarkan prinsip keterbukaan. Kami juga mengingatkan pentingnya sinergi lintas lembaga dalam hal penyediaan data yang valid agar tidak ada Pemilih yang terlewat atau terdata ganda." lanjutnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bawaslu Bartim juga mengingatkan agar KPU Bartim terus meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terkait mekanisme pemutakhiran data pemilih, termasuk layanan tanggapan masyarakat terhadap daftar pemilih, karena keterlibatan masyarakat sangat penting untuk meningkatkan transparansi serta partisipasi publik. (AM)